Pages

Labels

Selasa, 03 April 2012

Tenggat FIFA, Mampukah PSSI Selesaikan Kisruh?


Induk organisasi Sepakbola Indonesia PSSI kembali mendapat kelonggaran dari FIFA. Otoritas tertinggi sepakbola dunia itu memberikan tenggat hingga dua setengah bulan untuk PSSI menyelesaikan kisruh di organisasi.

Sepakbola Indonesia belum juga kondusif sejak digelarnya dua kongres yang berbarengan dari dua kubu ‘PSSI’ yang hingga kini masih sama-sama mengklaim merupakan federasi yang sah.


Minggu (18/3/2012) lalu, PSSI versi Djohar Arifin Husin yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa di Solo, Juli lalu, menggelar rapat tahunan di Palangkaraya. Sementara di waktu bersamaan, PSSI versi Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar Kongres Luar Biasa.

Dalam kongres yang digelar bersamaan ini, kedua kubu mengklaim bila kongres yang mereka lakukan sah dan berada pada jalur statuta. Kubu Djohar menyatakan bahwa mereka menggelar kongres atas amanat dari FIFA.

Sedangkan kubu KPSI menyatakan bahwa kongres yang mereka gelar berdasarkan suara dari anggota-anggota PSSI yang kecewa dengan kepemimpinan Djohar. Mereka pun akhirnya menyusun PSSI sendiri dengan format La Nyalla Mahmud Matallitti (mantan anggota exco PSSI) sebagai ketua umum, Rahim Soekasah sebagai wakil serta menunjuk sembilan anggota exco. Hasil KLB-KPSI bahkan sudah dikirim ke AFC dan FIFA untuk mendapatkan pengakuan .

Hasil KLB-KPSI ini sontak membuat PSSI kini punya dua wajah, selain dua kompetisi (IPL & ISL). Menyikapi adanya dualisme organisasi dan kompetisi ini, FIFA selaku induk sepakbola di dunia melarang keras. Organisasi yang dipimpin Sepp Blatter ini sempat memberikan deadline kepada PSSI untuk menyelesaikan masalahnya hingga 20 Maret.

Sayang, hingga batas waktu yang telah ditentukan, kedua kubu tak juga berdamai. Kubu PSSI-KPSI menolak ajakan rekonsiliasi yang dilakukan PSSI di Hotel Crowne. Dari 13 klub ISL yang diundang, hanya Persib Bandung yang hadir.

Buntutnya, FIFA memasukkan kisruh PSSI dalam rapat komite asosiasi mereka di Zurich yang berakhir pada 30 Maret lalu. Hasilnya, FIFA memberikan waktu tambahan hingga 15 Juni untuk menyelesaikan dualisme kompetisi.

"Indonesia (PSSI-red) diberi waktu hingga 15 Juni 2012 untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, terutama pengendalian breakaway league (ISL). Jika gagal, akan dibawa ke Komite Darurat FIFA untuk mendapatkan sanksi," demikian pernyataan FIFA dalam keterangan pers di situs resminya.

Jika hingga tanggal tersebut PSSI tak juga berhasil menyelesaikannya, sanksi dibekukan hampir pasti dijatuhkan untuk sepakbola Indonesia. Jika sudah begini, maka yang rugi adalah masyarakat sepakbola Indonesia.

Untuk itu, dalam dua setengah bulan ke depan PSSI-Djohar dan PSSI-Nyalla nampaknya harus mulai bersikap dewasa, jangan lagi mementingkan ego dan berusaha saling menjatuhkan.

Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan Rekonsiliasi!!! Kedua kubu ini harus duduk satu meja, bersatu satukan visi-misi dan kembali bahu-membahu untuk membangun sepakbola Indonesia.

Sejauh ini, kubu PSSI versi Djohar sudah melakukan misi rekonsiliasi, meski hasilnya masih nihil. Dipimpin oleh Ketua Komite Disiplin PSSI, Bernhard Limbong, PSSI menegaskan, masih dan akan terus berupaya berbicara dengan klub-klub ISL untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kompetisi dan kembali ke PSSI.

“Kami akan sampaikan kepada mereka niat baik kami untuk sepakbola Indonesia. Marilah kita bersama-sama membalas kepercayaan FIFA, membalas kepercayaan dunia asing, jika kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Karena menurut saya, demi kebaikan tidak ada yang terlambat,” ujar Djohar.

Sementara itu, kubu PSSI-Nyalla juga membuka pintu rekonsiliasi. Namun mereka tidak ingin bergabung dengan PSSI, melainkan anggota PSSI yang bergabung ke mereka. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kompetisi, di mana klub-klub IPL diajak merapat ke ISL.

Well, akankah permasalahan pelik ini akan selesai dalam dua setengah bulan ke depan? Yang jelas, seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan pecinta sepakbola pada khususnya tidak ingin Indonesia di sanksi, hanya karena kepentingan dua kelompok ini.

0 komentar:

Posting Komentar